Bumdes Sungai Payang (Riz/Poskotakaltim)

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR : Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tengah menyiapkan dukungan permodalan, untuk Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Sehingga Bumdes itu mampu mengembangkan unit usaha secara mandiri, produktif dan berkelanjutan.

Hal itu bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam pembangunan ekonomi berbasis desa. Rencana dukungan permodalan itu tengah dikaji oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar.

Plt Kepala Bappeda Kukar Sy. Vanesa Vilna melalui Kabid Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA) Bappeda Kukar Bagus Eko Sampurno mengatakan, penguatan BUMDes merupakan bagian penting dalam mendorong kemandirian ekonomi desa.

BUMDes selama ini sudah memiliki potensi, namun membutuhkan intervensi berupa pembinaan dan permodalan yang lebih terarah.

“BUMDes harus menjadi motor penggerak ekonomi desa. Karena itu, skema dukungan permodalan sedang kami desain bersama OPD teknis terkait,” kata Bagus Eko Sampurno pada Poskotakaltimnews, di ruang kerjanya, belum lama ini.

Ia menegaskan, dukungan permodalan bukan semata memberikan dana, namun memastikan manajemen BUMDes memiliki kapasitas yang memadai agar dana tersebut benar-benar berkembang.

Dalam hal ini, pemerintah daerah juga akan mendorong pelatihan manajemen bisnis desa, penguatan tata kelola, hingga pendampingan penyusunan model usaha yang sesuai dengan potensi lokal.

Menurutnya, BUMDes di Kukar saat ini berada pada berbagai tingkatan perkembangan. Ada yang sudah mampu menjalankan unit usaha secara profesional, namun ada pula yang masih membutuhkan pembinaan intensif.

“Kami tidak ingin pendekatannya sama untuk semua. Setiap desa punya karakter berbeda, sehingga skema pengembangannya juga harus spesifik,” tambahnya.

Bappeda Kukar juga tengah mengidentifikasi jenis-jenis usaha desa yang memiliki prospek jangka panjang. Sektor pertanian, perikanan, pariwisata desa, hingga industri kreatif disebut sebagai peluang yang terus berkembang.

Ia menjelaskan, potensi tersebut harus dipadukan dengan kebutuhan pasar, sehingga BUMDes dapat beroperasi dengan lebih adaptif dan kompetitif.

Selain itu, dukungan permodalan diarahkan agar BUMDes tidak hanya menjadi pelengkap administrasi desa, melainkan benar-benar menjadi entitas ekonomi yang mampu memberikan dampak terhadap pendapatan asli desa (PADes).

“Kita ingin desa bergerak dari ketergantungan menuju kemandirian. BUMDes adalah instrumen yang paling strategis untuk mencapai itu,” tegasnya.

Pemerintah daerah menempatkan program penguatan BUMDes sebagai bagian dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Hal ini dilakukan agar keberlanjutan program dapat terjaga dan tidak sekadar berjalan sesaat.

Koordinasi dengan dinas terkait, seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, juga terus dilakukan untuk menyelaraskan kebijakan.

Pihaknya menekankan, pentingnya sinergi antara desa, pemerintah daerah, dan dunia usaha. Karena melihat peluang kolaborasi dengan sektor swasta sebagai kunci memperluas jaringan pemasaran produk BUMDes.

“Kita harus membuka ruang kemitraan yang lebih luas, terutama untuk memperkuat akses BUMDes terhadap pasar,” ungkapnya.

Ia berharap, dengan adanya dukungan permodalan yang disiapkan Pemkab Kukar , dapat mempercepat lahirnya unit-unit usaha desa yang inovatif. Dengan penguatan tersebut, desa-desa di Kukar diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat fondasi ekonomi lokal.

“Jika BUMDes kuat, maka ekonomi desa akan tumbuh, dan pada akhirnya Kukar juga akan semakin tangguh secara ekonomi,” ungkapnya. (Adv/riz)